Memakai dalih usang soal biaya mahal, partai politik pendukung Prabowo mengusung rencana pembatalan pilkada langsung dan mengembalikan ke DPRD. Upaya merampas kedaulatan rakyat tersebut berkonsekuensi buruk bagi kehidupan bernegara. Selain itu patut dicurigai ada motif terselubung lain: setelah pilkada kembali ke DPRD, berikutnya pemilihan presiden kembali ke MPR. Jika itu terjadi, kita kembali ke Orde Baru, era kegelapan sejarah demokrasi Indonesia.
- - -
Kunjungis.id/bacatempo untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.
Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.
